BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Nelayan dan Pekerja Rajungan di Demak

BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Nelayan dan Pekerja Rajungan di Demak

JAKARTA - Dalam upaya memperkuat jaminan sosial bagi pekerja sektor perikanan, BPJS Ketenagakerjaan terus menggenjot program perlindungan bagi nelayan serta pekerja pengolahan rajungan di Kabupaten Demak. Hal ini ditandai dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah setempat, serta berbagai instansi terkait, guna menjamin kesehatan dan keselamatan kerja ribuan nelayan dan pekerja.

Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DIY, Hesnypita, atau yang lebih akrab disapa Hesny, menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Demak atas inisiatif ini. "Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Demak karena sebanyak 3.000 nelayan di Kabupaten Demak telah mendapatkan perlindungan," ujar Hesny dalam pidatonya di acara Rapat Koordinasi Pengembangan Skema Close Loops Rajungan yang diadakan di Ruang Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, Kamis lalu.

Perlindungan ini direalisasikan melalui mekanisme Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2025. Saat ini, tinggal menunggu surat keputusan (SK) dari Bupati Demak untuk pelaksanaannya. Meski kesadaran akan pentingnya jaminan sosial telah meningkat, dari total 4.346 nelayan yang tersebar di empat kecamatan di Demak, masih ada 1.346 nelayan yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Hesny menekankan pentingnya keterlibatan Dinas Kelautan dan Perikanan, terutama bidang perikanan tangkap, dalam mendorong paguyuban nelayan dan para pemilik kapal untuk turut serta mendaftarkan pekerja mereka. “Perlindungan BPJS Ketenagakerjaan sangat penting dalam memberikan jaminan sosial dan keamanan bagi para pekerja sektor perikanan, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih tenang dan produktif,” jelas Hesny di tengah-tengah forum yang turut dihadiri sejumlah pejabat dan perwakilan instansi terkait.

Tidak hanya nelayan, perhatian juga diarahkan pada pekerja sektor pengolahan rajungan, khususnya ibu-ibu pengupas rajungan yang belum menerima perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk itu, BPJS Ketenagakerjaan mengusulkan agar kelompok masyarakat (pokmas) dapat digunakan sebagai platform untuk mendaftarkan mereka. Dalam wilayah ini, ditemukan terdapat 18 kelompok pengepul rajungan yang masing-masing mengoperasikan minimal lima pekerja, dan diharapkan mereka segera bergabung dalam skema jaminan sosial tersebut.

Dengan adanya skema Close Loops Rajungan, diharapkan kesejahteraan para pekerja sektor perikanan, baik nelayan maupun pekerja pengolahan, semakin meningkat. BPJS Ketenagakerjaan berharap bisa memberikan perlindungan yang komprehensif sehingga produktivitas dan ketenangan kerja bisa lebih terjamin.

Pertemuan tersebut dianggap sebagai langkah strategis yang vital untuk memastikan bahwa implementasi program ini berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir Kabupaten Demak. Menurut Hesny, rapat koordinasi ini penting untuk menetapkan fondasi kuat dalam pola kerja sama antar instansi dalam jaminan sosial yang menyeluruh.

Pertemuan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh penting seperti Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Demak, Nanang Tasunar DN, Perwakilan OJK Jateng Vincentia Grannita, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Demak, Kepala Desa Betahwalang Khoirul Umam, serta sejumlah perwakilan dari berbagai instansi terkait lainnya, termasuk dari sektor perbankan dan kelompok masyarakat peduli lingkungan.

Dengan berlangsungnya kegiatan ini, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan di kalangan nelayan dan pekerja pengolahan rajungan. Upaya ini adalah langkah kecil menuju perlindungan yang lebih luas bagi pekerja informal di sektor lainnya yang sering kali terabaikan dalam program jaminan sosial.

Pada tahapan berikutnya, BPJS Ketenagakerjaan berencana mengembangkan berbagai skema perlindungan lainnya yang lebih spesifik dan menyentuh langsung kebutuhan pekerja-perkerja di sektor informal yang hingga kini belum tereksplorasi optimal. Dengan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, serta kelompok masyarakat, Hesny yakin bahwa ekosistem perlindungan jaminan sosial bagi nelayan dan pekerja sektor perikanan di Demak dapat dijadikan model yang bisa diterapkan di berbagai wilayah pesisir lainnya di Indonesia.