FLPP Terealisasi, Rumah Subsidi MBR Capai Hampir 200 Ribu
JAKARTA - Program rumah subsidi melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terus menunjukkan capaian signifikan di Indonesia.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan bahwa hingga awal Oktober 2025, realisasi rumah subsidi FLPP telah menembus angka 196.400 unit secara nasional.
Program ini dirancang untuk memberikan akses rumah layak dengan suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) lima persen bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus membantu mengurangi backlog perumahan yang masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah.
Baca JugaPTPN IV Perkuat Industri Sawit Berkelanjutan Melalui Tiga Pilar Strategis
Dalam kunjungannya ke Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Menteri Maruarar didampingi Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, meninjau perumahan SMK Residence 2.
“Per hari ini kita sudah realisasi FLPP secara nasional di angka 196.400-an,” ujar Maruarar, yang akrab disapa Ara.
Menurut Ara, rumah subsidi ini tidak hanya memberikan tempat tinggal layak bagi MBR, tetapi juga menjadi salah satu motor penggerak perekonomian lokal.
Ara menambahkan bahwa total rumah yang sudah dibangun dan siap untuk akad kredit mencapai 240.265 unit.
“Kalau rumah yang sudah dibangun yang sudah ready stock menunggu putusan kredit hingga akad kredit itu totalnya ada di 240.265,” jelasnya.
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada pembangunan fisik rumah, tetapi juga memastikan rumah tersebut dapat segera dihuni oleh masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, program FLPP terbukti mampu mendorong keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan aparatur sipil negara (ASN).
Menteri PKP menyebut bahwa pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan distribusi rumah subsidi sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kalau Bapak Gubernur, Pak Bupati, dan rakyat Sumut masih membutuhkan, saya tambahkan lagi kuotanya. Tolong ditambahkan lagi kuotanya ya,” imbuh Ara.
Kuota KPR FLPP di Sumatera Utara
Di Sumatera Utara, pemerintah menetapkan kuota KPR FLPP sebanyak 15.000 unit. Menurut Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, kuota ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, ASN, serta beberapa kelompok strategis, termasuk TNI dan Polri.
“Dari 15.000 unit rumah subsidi itu, per hari ini sudah 8.161 unit di Sumatra Utara,” tutur Bobby.
Angka ini menunjukkan bahwa hampir separuh kuota telah terealisasi dalam waktu singkat, mencerminkan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku industri perumahan.
Bobby menegaskan bahwa pemprov berkomitmen untuk menyukseskan Program 3 Juta Rumah. Program ini tidak hanya menargetkan pembangunan rumah fisik, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan akses pembiayaan yang terjangkau melalui KPR FLPP.
Dengan suku bunga lima persen, masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah sendiri tanpa terbebani cicilan tinggi, sekaligus meningkatkan kualitas hidup dan stabilitas ekonomi keluarga.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Program rumah subsidi FLPP diyakini mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Setiap pembangunan unit rumah tidak hanya menyerap tenaga kerja konstruksi, tetapi juga meningkatkan permintaan terhadap bahan bangunan lokal, logistik, dan jasa pendukung lainnya.
Dengan demikian, program ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi mikro sekaligus menyediakan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menteri Maruarar menekankan bahwa ketersediaan rumah subsidi bukan sekadar memenuhi kebutuhan hunian, tetapi juga bagian dari strategi nasional dalam mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Program ini tidak hanya memberikan hunian, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat setempat,” jelasnya. Dengan demikian, setiap rumah yang dibangun menjadi instrumen ekonomi yang berdampak luas.
Kesiapan Infrastruktur dan Pengawasan
Keberhasilan program FLPP juga bergantung pada kesiapan infrastruktur dan pengawasan yang ketat. Pemerintah memastikan bahwa rumah yang dibangun memenuhi standar kualitas, keamanan, dan lingkungan yang nyaman bagi penghuninya.
Selain itu, mekanisme penyaluran KPR FLPP diawasi dengan cermat untuk memastikan dana subsidi tepat sasaran dan digunakan secara efisien.
Ara menambahkan bahwa program ini bersifat fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan daerah. Jika terdapat permintaan tambahan dari masyarakat, pemerintah siap menambah kuota rumah subsidi agar lebih banyak warga mendapatkan manfaat.
Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada target nasional, tetapi juga pada kepuasan dan kebutuhan lokal masyarakat.
Peran Pemerintah Daerah
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan program FLPP. Gubernur Sumatera Utara menyebut bahwa koordinasi dengan kabupaten/kota sangat penting untuk memastikan distribusi rumah subsidi tepat sasaran.
Pemerintah daerah bertugas memetakan kebutuhan perumahan MBR, menyiapkan lahan, serta mendukung proses administratif agar rumah dapat segera dihuni.
Bobby Nasution menegaskan, keberhasilan penyaluran KPR FLPP di Sumut merupakan contoh nyata sinergi yang efektif antara pusat dan daerah.
Kecepatan realisasi ini juga membuktikan bahwa perencanaan dan eksekusi yang matang dapat menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat.
Harapan untuk Masa Depan
Menteri PKP berharap, dengan percepatan realisasi rumah subsidi FLPP, masyarakat berpenghasilan rendah dapat segera menikmati hunian layak dan kehidupan yang lebih baik.
Selain itu, keberhasilan program ini diharapkan menjadi contoh bagi daerah lain untuk mempercepat pembangunan rumah subsidi di wilayah masing-masing.
“Program rumah subsidi FLPP merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam menyediakan hunian terjangkau dan meningkatkan kualitas hidup rakyat,” tutup Ara.
Dengan capaian hampir 200 ribu unit, program ini menunjukkan langkah konkret menuju target Program 3 Juta Rumah, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia.
Rekomendasi
