ESDM Legalkan Sumur Rakyat Terapkan Standar HSSE Nasional
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan legalisasi sumur rakyat dengan penerapan standar keselamatan Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) setara industri migas nasional.
Langkah ini bertujuan untuk menjamin keamanan, meningkatkan kualitas produksi, serta memastikan kontribusi sumur rakyat terhadap lifting migas nasional.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyatakan, pembinaan aspek HSSE pada sumur rakyat menjadi prioritas.
Baca JugaErick Thohir Beri Semangat Timnas Indonesia Hadapi Arab Saudi
“Kita akan bekerja sama dengan Satgas yang akan diterjunkan. Karena begitu legalisasi dilakukan, pengelola sumur rakyat harus mengikuti aturan keselamatan industri migas,” ujar Laode.
Menurut Laode, legalisasi sumur rakyat bukan sekadar pengakuan administratif. Semua pengelola harus memahami dan menerapkan regulasi keselamatan industri migas sebelum beroperasi.
Pemerintah menurunkan Satgas HSSE khusus yang akan memberikan pembinaan dan memastikan standar keselamatan dijalankan. Tujuannya adalah melindungi pekerja, lingkungan sekitar, dan sekaligus meningkatkan mutu produksi minyak.
Penerapan Standar HSSE untuk Keamanan dan Produksi
Laode menekankan bahwa penerapan HSSE tidak hanya menjaga keselamatan pengelola dan lingkungan, tetapi juga meningkatkan kualitas produksi. Dengan mekanisme ini, sumur rakyat tidak hanya menjadi legal, tetapi juga berkontribusi terhadap lifting nasional secara terukur dan akuntabel.
“Penerapan HSSE akan meningkatkan produktivitas sekaligus menjamin kegiatan operasional aman dan berkelanjutan,” tambah Laode.
Selain itu, pengelola sumur rakyat diwajibkan menjual hasil produksinya ke sumber resmi agar tercatat dalam neraca tambahan lifting nasional.
“KKKS terlibat karena hasil produksi dijual ke KKKS agar masuk dalam neraca tambahan lifting, angka dari KKKS yang dilaporkan ke SKK Migas,” jelas Laode.
Dengan sistem ini, aktivitas sumur rakyat dapat dipantau, dilaporkan, dan dihitung secara resmi dalam perhitungan produksi nasional.
Pembinaan Paralel dan Pendampingan
Proses legalisasi diiringi dengan pembinaan paralel, di mana pengelola belajar menerapkan standar keselamatan termasuk prosedur operasional HSSE, pengamanan fasilitas, dan perlindungan lingkungan.
Pemerintah berharap dengan regulasi ketat, sumur rakyat dapat menjadi aset energi strategis yang produktif, aman, dan berkelanjutan.
Laode menegaskan bahwa legalisasi berarti pengakuan negara, sehingga setiap pengelola wajib mengikuti aturan resmi di sektor migas. Pembinaan HSSE diharapkan membuat pengelola memahami risiko operasional dan mampu mengelola sumur secara profesional.
Hal ini penting agar sumur rakyat tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga aman bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
Verifikasi dan Inventarisasi Sumur Rakyat
Saat ini, Kementerian ESDM sedang melakukan verifikasi terhadap sekitar 34 ribu sumur rakyat di berbagai daerah. Proses verifikasi bertujuan memastikan keberadaan sumur, potensi produksinya, serta mencocokkan koordinat setiap lokasi.
Laode mengakui bahwa sebagian besar sumur rakyat belum memiliki status legal, sehingga pembinaan dan legalisasi menjadi sangat penting.
Selain aspek teknis, pemerintah menekankan praktik ramah lingkungan dalam setiap operasi sumur rakyat. Penerapan standar HSSE mencakup keselamatan pekerja, pengamanan fasilitas, serta perlindungan lingkungan di sekitar sumur.
Dengan pembinaan dan pengawasan ketat, setiap pengelola sumur rakyat diharapkan mampu menjalankan aktivitas produksi minyak yang aman, efisien, dan berkelanjutan.
Kontribusi Sumur Rakyat terhadap Ketahanan Energi
Langkah legalisasi sumur rakyat ini juga mendukung ketahanan energi nasional. Sumur rakyat yang dilegalkan diharapkan dapat memberikan manfaat ganda: membantu masyarakat memperoleh penghasilan dari energi lokal sekaligus meningkatkan kontribusi produksi minyak nasional.
Pemerintah menekankan disiplin mengikuti regulasi sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan profesionalisme di sektor migas.
Dengan legalisasi dan standar HSSE yang diterapkan, sumur rakyat juga diharapkan menjadi contoh praktik migas yang aman dan berkelanjutan.
Pembinaan ini melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk kementerian/lembaga terkait dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Tujuannya agar pengelola sumur rakyat memperoleh pendampingan lengkap dan siap menjalankan operasi sesuai standar industri.
Optimisme Pemerintah dan Harapan ke Depan
Laode menegaskan bahwa penerapan standar HSSE pada sumur rakyat bukan hanya formalitas administratif, melainkan langkah nyata mendorong sumur rakyat menjadi aset energi nasional yang produktif, aman, dan ramah lingkungan.
“Dengan regulasi yang jelas dan pendampingan profesional, sumur rakyat dapat menjadi aset strategis yang produktif dan aman bagi masyarakat,” ujarnya.
Secara keseluruhan, legalisasi sumur rakyat dengan standar HSSE mencerminkan upaya pemerintah menciptakan sinergi antara pemberdayaan masyarakat, peningkatan produksi migas, dan penerapan standar keselamatan industri.
Program ini diharapkan menjadi model pengelolaan energi nasional yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.
Pemerintah optimistis bahwa melalui proses ini, sumur rakyat akan menjadi bagian integral dari industri migas nasional yang modern, terstandarisasi, dan berdaya saing.
Legalitas resmi, pembinaan HSSE, dan keterlibatan KKKS memastikan sumur rakyat dapat menjadi sumber energi yang aman, produktif, dan memberikan kontribusi nyata bagi ketahanan energi nasional.
Dengan pembinaan dan regulasi yang ketat, masyarakat pengelola sumur rakyat tidak hanya mendapatkan pengakuan hukum, tetapi juga keterampilan manajemen HSSE yang meningkatkan profesionalisme.
Sumur rakyat yang dilegalkan dapat beroperasi secara berkelanjutan, aman bagi lingkungan, dan memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat lokal.
Rekomendasi
