JAKARTA – Pemerintah Indonesia menegaskan langkah besar dalam reformasi sektor perumahan sebagai bagian dari upaya menuju negara maju. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap perubahan kebijakan perumahan yang saat ini sedang digencarkan. Justru, menurutnya, transformasi ini akan menjadi fondasi bagi kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa.
“Perubahan di sektor perumahan adalah langkah menuju Indonesia sebagai negara maju. Program pembangunan 3 juta rumah, baik pembangunan baru maupun renovasi rumah tidak layak huni, merupakan bukti nyata komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mensejahterakan rakyat,” ujar Maruarar Sirait saat memberikan sambutan dalam ajang International Conference Infrastructure (ICI) 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta.
Pembangunan Perumahan Jadi Pendorong Kemajuan Bangsa
Menurut Maruarar, sektor perumahan tidak sekadar menyediakan tempat tinggal, tetapi menjadi penggerak utama pembangunan infrastruktur dan ekonomi nasional. Setiap unit rumah yang dibangun atau direnovasi mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect), dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan konsumsi material bangunan lokal, hingga daya tarik bagi investasi asing.
“Sektor ini adalah tulang punggung pembangunan. Ia menggerakkan industri, membuka peluang kerja, dan memicu pertumbuhan ekonomi dari bawah,” tegasnya. Ia menambahkan, keberhasilan transformasi sektor ini akan menjadikan Indonesia lebih mandiri, sesuai visi Presiden Prabowo agar bangsa berdiri di atas kemampuan sendiri dan tidak bergantung pada negara lain.
Kebijakan Pro-Rakyat: Bebas Pajak untuk MBR
Langkah besar lain yang menjadi perhatian dalam kebijakan pemerintah adalah hadirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri yang dinilai sangat pro-rakyat. SKB tersebut menghapus tiga beban pajak utama dalam proses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yakni Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Kebijakan Presiden sangat pro-rakyat, terbukti dengan hadirnya SKB Tiga Menteri yang menggratiskan BPHTB, PPN, dan PBG bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” kata Maruarar.
Langkah ini diyakini akan semakin memudahkan MBR dalam memperoleh rumah layak huni dan mengurangi beban biaya kepemilikan rumah yang selama ini menjadi kendala utama.
Tahun Bersejarah untuk FLPP: 350.000 Rumah Subsidi
Tahun 2025 juga menjadi momentum penting dalam sektor perumahan nasional. Pemerintah mengalokasikan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terbesar dalam sejarah Indonesia, yakni sebanyak 350.000 unit rumah subsidi. Selain dari sisi kuantitas, peningkatan serapan FLPP juga melonjak drastis hingga 1.100 persen, mencerminkan antusiasme tinggi masyarakat terhadap program subsidi tersebut.
“Keberhasilan ini bukan kebetulan. Ini hasil dari sinergi berbagai pihak, mulai dari Presiden Prabowo, Pak Dasco selaku Wakil Ketua DPR RI, Pak Hasyim dari Satgas Perumahan, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, hingga seluruh ekosistem perumahan termasuk para pengembang,” ujar Maruarar.
Peluang Besar Bagi Investor dan Pengembang
Tak hanya menyasar masyarakat, kebijakan perumahan pemerintah juga membuka peluang investasi yang lebih luas di sektor properti. Dengan kebijakan insentif fiskal dan kemudahan regulasi, sektor ini menjadi semakin menarik bagi para investor domestik maupun asing.
Maruarar menegaskan bahwa stabilitas regulasi dan keberpihakan terhadap pengembang akan menjadi landasan yang kuat dalam menarik investasi dan mempercepat pembangunan rumah di berbagai wilayah Indonesia.
“Kami membuka ruang selebar-lebarnya bagi dunia usaha dan pengembang untuk ikut serta dalam pembangunan rumah rakyat. Kuncinya adalah kolaborasi, transparansi, dan keberpihakan terhadap masyarakat,” jelasnya.
Gotong Royong: Kunci Pembangunan Perumahan Nasional
Mengakhiri pernyataannya, Menteri PKP Maruarar Sirait menekankan pentingnya semangat kolektif dalam membangun sektor perumahan. Ia mengajak seluruh elemen bangsa, baik pemerintah pusat dan daerah, swasta, hingga masyarakat sipil, untuk bergotong royong dalam mewujudkan cita-cita besar menjadikan Indonesia sebagai negara maju.
“Semangat kolektif ini adalah kunci untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian bangsa,” pungkas Maruarar.
Arah Baru Kebijakan Perumahan Era Prabowo
Kebijakan pro-rakyat yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam sektor perumahan mencerminkan paradigma baru pembangunan nasional. Tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada keadilan sosial dan keberlanjutan.
Program 3 juta rumah yang terdiri dari pembangunan rumah baru dan perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) menjadi tulang punggung dari misi ini. Target ambisius ini diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja, mendongkrak pertumbuhan sektor konstruksi, serta mengurangi kesenjangan akses terhadap perumahan di berbagai daerah.
Dengan memperkuat sinergi antar-lembaga dan mempercepat reformasi kebijakan, program ini diyakini dapat memberikan dampak signifikan tidak hanya dalam sektor perumahan, tapi juga dalam pencapaian target Indonesia Emas 2045.
Perumahan sebagai Motor Kesejahteraan Nasional
Transformasi besar-besaran di sektor perumahan nasional yang dikawal langsung oleh Menteri PKP Maruarar Sirait bukan sekadar program teknis, tetapi merupakan gerakan strategis menuju negara maju. Dukungan kebijakan Presiden Prabowo, SKB Tiga Menteri, peningkatan FLPP, dan kemudahan regulasi menjadi pondasi kuat dalam mengakselerasi pembangunan perumahan yang inklusif dan berkeadilan.
Dengan melibatkan seluruh elemen bangsa dalam semangat gotong royong, sektor perumahan akan menjadi instrumen utama dalam menciptakan masyarakat sejahtera dan Indonesia yang berdikari.
Apabila Anda memerlukan versi artikel ini dalam bentuk infografis, siaran pers, atau konten untuk media sosial, saya siap bantu menyusunnya.