NEW DELHI — Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat menyampaikan keprihatinan mendalam atas sikap sejumlah negara maju yang memilih mundur dari tanggung jawab kolektif mengatasi polusi dan perubahan iklim. Padahal, bobot ekonomi negara-negara tersebut terus menyumbang sebagian besar emisi global.
Hal ini disampaikan Jumhur dalam pertemuan Menteri Lingkungan negara-negara anggota BRICS di New Delhi, India, pada Selasa (18/8/2026). Ia menegaskan bahwa perlindungan keanekaragaman hayati, baik darat maupun laut, menjadi fondasi bagi ekosistem yang sehat, ketahanan iklim, dan pertumbuhan berkelanjutan jangka panjang.
Indonesia di Garis Depan Krisis Iklim
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang membentang di lebih dari 17 ribu pulau, Indonesia berada di garis depan perubahan iklim. Lebih dari 60 persen penduduknya tinggal di daerah pesisir, membuat mereka sangat rentan terhadap kenaikan permukaan laut dan peristiwa cuaca ekstrem.
“Kenaikan permukaan laut, peristiwa cuaca ekstrem, dan bencana terkait iklim telah mempengaruhi masyarakat di seluruh kepulauan Indonesia. Ancaman tersebut dapat merusak kemajuan pembangunan, mengganggu mata pencaharian, dan mendorong masyarakat rentan kembali ke kemiskinan,” ujar Jumhur dalam pernyataannya.
Rencana Adaptasi Nasional 2026–2030 Jadi Peta Jalan
Menghadapi ancaman tersebut, pemerintah telah memberlakukan Rencana Adaptasi Nasional 2026–2030. Dokumen ini menjadi peta jalan menuju Indonesia yang tangguh terhadap iklim sekaligus dukungan terhadap Visi Indonesia Emas 2045.
“Oleh karena itu, bagi Indonesia, adaptasi iklim bukanlah agenda pinggiran. Ini adalah pilar utama pembangunan berkelanjutan dan pengaman bagi kemakmuran nasional kita,” tegas Jumhur.
Kekayaan Hayati yang Terancam
Indonesia merupakan rumah bagi salah satu keanekaragaman hayati terkaya di dunia, dengan lebih dari 300 ribu spesies yang diketahui. Angka tersebut mencakup 9,7% tumbuhan berbunga di dunia, 14% mamalia, dan 18,6% burung.
Ekosistem laut Indonesia, yang terletak di jantung Segitiga Karang, menjadi rumah bagi 23% hutan mangrove dunia, 16% spesies ikan laut global, dan 10% spesies karang dunia. Keanekaragaman hayati yang luar biasa ini mendukung jasa ekosistem penting untuk mitigasi iklim, adaptasi, dan ketahanan jutaan mata pencaharian.
Jumhur menekankan bahwa melindungi kekayaan hayati ini bukan hanya soal konservasi, tetapi juga soal menjaga masa depan ekonomi dan sosial bangsa. Kerusakan ekosistem akan berdampak langsung pada sektor perikanan, pariwisata, dan perlindungan pantai yang menjadi penopang hidup jutaan warga pesisir.
Menutup pernyataannya di forum internasional tersebut, Jumhur mengajak seluruh negara, terutama negara maju, untuk tidak hanya berbicara tentang komitmen iklim tetapi juga bertindak nyata. Indonesia siap bekerja sama namun menuntut keadilan iklim agar negara berkembang tidak menanggung beban yang tidak seimbang.