JAKARTA - Pemerintah pusat resmi menyetujui rencana pembangunan berbagai proyek infrastruktur strategis di Pulau Bali. Keputusan ini diumumkan setelah pertemuan antara Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, dengan Gubernur Bali Wayan Koster di Jakarta, Selasa, 2 September 2025. Total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 1,549 triliun, difokuskan untuk meningkatkan aksesibilitas pariwisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Proyek dengan porsi anggaran terbesar adalah pembangunan shortcut Singaraja–Mengwitani senilai Rp 773 miliar. Jalur ini diharapkan menjadi solusi untuk memperlancar arus transportasi dari Bali Utara menuju Bali Selatan. Pembangunan shortcut ini direncanakan berlangsung dalam dua tahap, yakni Rp 500 miliar pada tahun 2025 dan Rp 273 miliar pada 2026.
Proyek Strategis untuk Pariwisata dan Mobilitas
Selain shortcut, terdapat proyek baru lain dengan total alokasi Rp 776 miliar yang disetujui pemerintah pusat. Beberapa di antaranya memiliki fungsi strategis untuk mendukung pariwisata dan mobilitas masyarakat. Pembangunan gedung parkir kawasan Pura Batur dengan anggaran Rp 250 miliar pada 2026 diharapkan mampu mengurangi kepadatan pengunjung saat upacara besar Ngusaba Purnama Kedasa, sekaligus meningkatkan kenyamanan wisatawan.
Underpass Jimbaran, Badung, senilai Rp 354 miliar pada 2026, menjadi solusi kemacetan jalur wisata menuju kawasan Badung Selatan. Jembatan baru Nusa Ceningan–Nusa Lembongan di Klungkung dengan anggaran Rp 112 miliar pada 2026 diharapkan memperlancar akses wisata ke kawasan Nusa Penida. Pembangunan embung Tukad Unda di Klungkung dengan anggaran Rp 60 miliar pada 2026 akan mendukung kebutuhan air di kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB).
Keseimbangan antara Pariwisata, Budaya, dan Ekonomi
Gubernur Bali, Wayan Koster, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di pulau ini. Menurutnya, proyek-proyek tersebut tidak hanya meningkatkan kenyamanan wisatawan, tetapi juga memastikan keseimbangan antara pelestarian budaya, pengembangan pariwisata, dan pertumbuhan ekonomi Bali. “Syukur Astungkara, seluruh usulan Pemprov Bali diterima sebagai program prioritas Kementerian PU tahun 2026. Ini langkah penting bagi Bali untuk memperkuat daya saing sebagai destinasi pariwisata kelas dunia,” ujar Koster.
Perhatian pada Keberlanjutan dan Lingkungan
Pemerintah pusat menekankan bahwa pembangunan infrastruktur di Bali harus memperhatikan aspek keberlanjutan dan budaya lokal. Hal ini penting agar proyek-proyek fisik yang dibangun tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi atau fasilitas publik, tetapi juga memperkuat identitas Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia. Shortcut Singaraja–Mengwitani, misalnya, diproyeksikan tidak hanya menjadi jalur cepat untuk transportasi, tetapi juga dirancang dengan memperhatikan lingkungan dan lanskap Bali. Begitu pula underpass di Jimbaran dan jembatan Nusa Ceningan–Nusa Lembongan, yang dirancang untuk meminimalisir dampak lingkungan dan mempermudah mobilitas wisatawan.
Manfaat Jangka Panjang bagi Bali
Dengan total anggaran Rp 1,549 triliun, pembangunan berbagai proyek ini diharapkan memberikan dampak jangka panjang. Selain meningkatkan kualitas layanan bagi wisatawan, proyek-proyek ini akan membuka peluang kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Bali secara merata. Pemerintah pusat dan Pemprov Bali sepakat bahwa proyek-proyek ini akan diawasi secara ketat.
Setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, harus sesuai standar keselamatan, kualitas, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan persiapan matang dan fokus pada kualitas pembangunan, Bali diharapkan mampu menghadirkan pengalaman pariwisata terbaik bagi wisatawan domestik maupun internasional, sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi seluruh masyarakat.